cibiruwetan.desa.id — Sebagai bagian dari pengawasan dan pembinaan rutin terhadap pengelolaan keuangan desa, Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kecamatan Cileunyi melaksanakan kunjungan ke Desa Cibiru Wetan pada Selasa, 15 Juli 2025. Fokus utama kegiatan ini adalah memantau pelaksanaan Bantuan Keuangan Dana Desa dan Alokasi Dana Perimbangan Desa (ADPD) Tahap I Tahun Anggaran 2025.

Kegiatan Monev ini tidak hanya sekadar memeriksa administrasi atau meninjau pembangunan fisik, melainkan juga sebagai sarana pembinaan dan dialog terbuka antara pemerintah desa dan tim kecamatan. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan program desa berjalan tepat sasaran dan sesuai regulasi yang berlaku.

Tim yang dipimpin oleh Sekretaris Camat Cileunyi didampingi oleh staf kecamatan dan pendamping desa. Dalam pelaksanaannya, tim mengecek langsung:

1. Kelengkapan dokumen administrasi pertanggungjawaban kegiatan;
2. Meninjau progres pelaksanaan kegiatan fisik di lapangan;

Dari hasil monev tahap I yang dilakukan, Tim Kecamatan mencatat bahwa Desa Cibiru Wetan pelaksanaan Dana Desa dan ADPD Tahap I di Cibiru Wetan berjalan baik. Secara umum kelengkapan dokumen pertanggungjawaban sudah terpenuhi, namun masih terdapat kekurangan minor yang perlu segera dilengkapi. Progress pembangunan fisik mecapai sekitar 98% dan masih dalam tahap pengerjaan. Tim mendorong agar penyelesaian dilakukan tepat waktu dan sesuai spesifikasi teknis.

Melalui kegiatan Monev ini, Kecamatan Cileunyi ingin menegaskan pentingnya pengelolaan dana desa yang transparan, dan tertib administrasi. Diharapkan, kegiatan ini menjadi ruang bersama untuk memperbaiki yang masih kurang, sekaligus mengapresiasi capaian yang sudah baik.

Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini, kami berharap dapat mendorong keuangan desa yang lebih akuntabel dan transparan, serta memastikan bahwa setiap kegiatan yang didanai oleh Dana Desa dan ADPD benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Selain sebagai alat pengawasa, monev ini juga menjadi sarana pembinaan dan penguatan kapasitas aparatur desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.